Akuntansi Sektor Publik

Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik

Definisi Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat. Dari definisi diatas perlu diartikan dana masyarakatsebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat - bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Di Indonesia, akuntansi sektor publik dapat didefinisikan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dan Sektor Swasta

•   Sektor Publik

-   Tujuan Organisasi : Nonprofit motive

-   Sumber Pendanaan : Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintahan, laba BUMN/BUMD,penjualan aset negara, dsb

-    Pertanggungjawaban : Pertanggung jawaban pada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRI)

-   Struktur Organisasi : Birokratis, kaku, dan hierarkis

-  Karakteristik Anggaran : Terbuka untuk publik

-   Sistem Akuntansi : Cash Accounting

•  Sektor Swasta

-          Tujuan Organisasi : Profit motive

-          Sumber Pendanaan : Pembiayaan internal antara lain modal sendiri laba ditahan penjualan aktiva. Pembiayaan eksternal antara lain utang bank, obligasi,penerbitan saham

-          Pertanggungjawaban : Kepada pemegang saham dan kreditor

-          Struktur Organisasi : Fleksibel datar, piramid, lintas fungsional dsb

-          Karakteristik Anggaran : Tertutup untuk publik

-          Sistem Akuntansi : Accrual Accounting

Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik :

1.   Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (Management Control).
2.  Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas( Accountability).

TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS & PERKEMBANGAN ASP (Kepemerintahan)

Definisi Akuntabilitas Publik

        Kewajiban pihak pemerintah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan memngungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada public (principal)

Hak dasar Publik :

1.      Hak untuk mengetahui (right to know)

2.      Hak untuk diberi informasi (right to be informed)

3.      Hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to)

PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (Kepemerintahan)

Perkembangan akuntansi sektor publik ditandai dengan meningkatnya keinginan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi kinerja terhadap pengelolaan organisasi sektor publik.

Akuntansi Sektor Publik dan Good Governance

       Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan pulik.United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikannya lebih pada aspek ekonomi, politik dan administratif dalam  pengelolaan  negara.

Karakteristik pelaksanaan Good Governance menurut UNDP :

a.      Participation

b.      Rule of Law

c.       Transparency

d.      Responsivness

e.       Consensus Orientation

f.        Equity

g.      Efficiency and Effectiveness

h.      Accountability

i.        Strategic Vision

Dari delapan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sector public yaitu transparansi, akuntabilitas dan Value of money (Economy, efficiency and effectiveness).

Otonomi Daerah

Implikasi Otonomi Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah :

1.      Perubahan wewenang daerah dalam pemanfaatan dana perimbangan keuangan.

2.      Perubahan prinsip pengelolaan anggaran.

3.      Perubahan prinsip penggunaan dana pinjaman dan defict spending.

4.      Perubahan strategi pembiayaan.

Kecenderungan menyedihkan dalam implementasi otonomi daerah :

1.  Kuatnya semangat memungut retribusi, pajak maupun pungutan lainnya tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan public secara optimal.

2.      Rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah maupun DPRD.

Oleh sebab itu pemberian otonomi daerah tidak berarti permasalahan bangsa selesai dengan sendirinya, tetapi harus diikuti dengan serangkaian reformasi dilingkungan sector publik.

Otonomi Daerah dan Good Governance

Untuk mewujudkan good governance yang diperlukan adalah

1.      Institutional reform, Public management reform : Mendukung terciptanya good public and corporate governance

2.      Budgeting reform, Accounting reform, Auditing reform, Financial management reform : Mendukung terciptanya good governance pengelolaan keuangan pemerintah.

Akuntansi Organisasi Non Profit (Bukan Pemerintah)

Informasi apa yang dapat diperoleh dalam laporan keuangan organisasi nirlaba/non profit :

• Jumlah dan sifat aktiva , kewajiban , serta aktiva bersih organisasi
• Pengaruh peristiwa atau transaksi terhadap jumlah dan sifat aktiva bersih organisasi
• Jenis dan jumlah sumberdaya organisasi yang masuk dan keluar dalam suatu periode tertentu
• Cara organisasi memperoleh dan membelanjakan kas , cara memperoleh dan membelajakan kas , cara memperoleh dan melunasi pinjaman , dan faktor lain yang mempengaruhi likuiditasnya
• Usaha jasa organisasi

Laporan Keuangan yang harus disusun Organisasi non profit – Bukan Pemerintahan ( Berdasarkan PSAK No.45)

1. Laporan Posisi Keuangan

Menyediakan informasi tentang aktiva , kewajiban dan aktiva bersih organisasi

2. Laporan Aktivitas

Menyediakan informasi tentang : Pendapatan dan beban sehubungan dengan aktivitas organisasi selama periode tertentu ; pengaruh transaksi atau peristiwa lain terhadap jumlah dan sifat aktiva bersih (Aktiva Bersih Tidak Terikat , Terikat Temporer, Terikat Permanen)

3. Laporan Arus Kas

Menyediakan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas organisasi dalam satu perioda tertentu

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menyediakan penjelasan yang lebih rinci atas laporan keuangan , serta informasi lain yang relevan

Laporan keuangan yang harus disusun organisasi non profit (berdasarkan PSAK no.45):

1. Laporan posisi keuangan

2. Laporan aktivitas

3. Laporan arus kas

4. Catatan atas laporan keuangan

Pengklasifikasian Aktiva Bersih

1. Aktiva bersih tidak terikat

2. Aktiva bersih terikat temporer

3. Aktiva bersih terikat permanen

Penyajian Laporan arus kas

Laporan arus kas organisasi nirlaba harus disajikan sesuai dengan PSAK No.2 tentang "Laporan Arus Kas"

Arus kas organisasi nirlaba harus dikelompokkan dalam:

1. Arus kas dari aktivitas Operasi

2. Arus kas dari aktivitas Investasi

3. Arus kas dari aktivitas Pendanaan